Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
Dekan FKIP UNTIRTA
Dalam sejarah umat dan bangsa, diplomasi sering kali dianggap sebagai jalan yang lunak dibandingkan perjuangan bersenjata. Padahal, justru di meja perundinganlah arah masa depan sering ditentukan. Diplomasi menuntut kecerdasan membaca situasi, kesabaran menahan ego, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Ia adalah seni mengalah pada bentuk demi menang pada substansi. Dari Arab abad ke-7 hingga Indonesia abad ke-20, seni diplomasi membuktikan dirinya sebagai alat kemenangan peradaban.
Baik dalam sejarah Islam maupun sejarah Indonesia, kita menemukan peristiwa yang awalnya terasa pahit tetapi kemudian terbukti menentukan arah sejarah. Perjanjian Hudaibiyah dan Konferensi Meja Bundar sama-sama lahir dari situasi konflik. Keduanya memuat kompromi yang mengecewakan sebagian pejuang. Namun keduanya juga menjadi pintu besar menuju kemenangan strategis. Dari dua peristiwa inilah kita belajar bahwa diplomasi bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan politik dan spiritual.
Perjanjian Hudaibiyah terjadi ketika Nabi Muhammad ﷺ bersama para sahabat berniat menunaikan umrah ke Makkah, tetapi dihadang Quraisy. Ketegangan itu akhirnya diselesaikan lewat perundingan dengan Suhail bin Amr. Isi perjanjian tampak merugikan umat Islam: mereka harus kembali ke Madinah tanpa umrah dan menerima pasal-pasal yang terasa timpang. Bahkan gelar “Rasulullah” diminta dihapus dari naskah perjanjian. Secara lahiriah, ini terlihat sebagai kekalahan.
Reaksi para sahabat sangat emosional. Umar bin Khattab mempertanyakan keputusan itu dengan keras karena merasa Islam diperlakukan tidak adil. Salah satu pasal yang paling melukai rasa keadilan mereka adalah: jika ada orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad ﷺ tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan ke Makkah; sebaliknya, jika ada orang dari pihak Muslim kembali ke Quraisy, ia tidak wajib dikembalikan. Pasal ini terasa timpang dan menyakitkan, karena orang yang melarikan diri dari penindasan justru harus dikembalikan kepada para penyiksa.
Ali bin Abi Thalib pun berat hati menulis pasal tersebut. Para sahabat merasa seolah-olah umat Islam dipaksa mengalah secara moral. Namun Nabi Muhammad ﷺ tetap menerima pasal itu dengan ketenangan. Beliau tidak membantah dengan emosi, tetapi dengan visi. Bagi Nabi, yang terpenting bukanlah kemenangan simbolik, melainkan keberlanjutan misi dakwah. Beliau yakin bahwa kebenaran tidak akan runtuh hanya karena satu klausul perjanjian.
Dalam suasana batin yang penuh guncangan itulah turun firman Allah: “Innā fataḥnā laka fatḥan mubīnā” – Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata (QS. Al-Fath: 1). Ayat ini turun bukan saat umat merasa menang, tetapi justru saat mereka merasa kalah. Wahyu mengoreksi cara pandang tentang kemenangan. Allah menamai Hudaibiyah sebagai “kemenangan”, karena di dalamnya tersimpan strategi besar yang belum terbaca oleh kebanyakan orang.
Konsekuensi Hudaibiyah pun segera terlihat. Quraisy mengakui Nabi sebagai mitra politik yang sah. Madinah naik derajat secara diplomatik. Masa damai tercipta, dakwah berkembang pesat, dan ruang kebebasan berpikir, berpendapat, serta berkeyakinan terbuka lebar. Orang masuk Islam bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran. Jalan menuju Fathu Makkah pun terbentang tanpa pertumpahan darah besar.
Pola yang mirip kita temukan dalam sejarah Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Setelah perjuangan fisik yang panjang melawan Belanda, Indonesia memasuki medan diplomasi internasional. Mohammad Hatta memimpin delegasi Indonesia dengan beban sejarah di pundaknya. Tujuannya jelas: memperoleh pengakuan kedaulatan. Di meja perundingan inilah nasib Indonesia sebagai negara dipertaruhkan.
Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Ini adalah kemenangan besar dalam diplomasi. Dunia internasional akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Namun pengakuan itu datang dengan syarat: Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Secara yuridis kita merdeka, tetapi secara struktural bangsa ini terpecah.
Banyak pejuang dan rakyat merasa kecewa. Mereka berjuang untuk satu Indonesia, bukan Indonesia yang terfragmentasi dalam negara-negara bagian. Dalam struktur RIS, hanya Yogyakarta, Banten, dan Aceh yang tetap bertahan sebagai wilayah Republik Indonesia. Wilayah lain dijadikan negara-negara bagian bentukan Belanda. Kemenangan itu terasa pahit, seperti yang dirasakan para sahabat di Hudaibiyah.
Mohammad Hatta, seperti Nabi Muhammad ﷺ dalam konteks kepemimpinan sejarah, membaca situasi dengan pandangan jauh. Ia memahami bahwa pengakuan kedaulatan adalah pintu utama. Tanpa pengakuan, Indonesia akan terus dianggap sebagai koloni yang memberontak. Dengan pengakuan, Indonesia menjadi subjek hukum internasional. Dari posisi itulah bentuk negara bisa diperjuangkan kembali dari dalam.
Konsekuensi penting dari KMB adalah terbukanya ruang konsolidasi nasional. Meski awalnya terpecah dalam RIS, rakyat di berbagai daerah menyadari bahwa bentuk serikat tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Kesadaran politik tumbuh dari bawah. Gerakan kembali ke negara kesatuan menguat di banyak wilayah. Diplomasi memberi waktu dan ruang bagi kematangan politik bangsa. Sejarah membuktikan kebijaksanaan itu. RIS tidak bertahan lama. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa perang besar dan tanpa pertumpahan darah luas. Kekecewaan awal berubah menjadi energi persatuan. Seperti Hudaibiyah yang berujung Fathu Makkah, KMB berujung pada tegaknya NKRI
Dari Hudaibiyah dan KMB kita belajar bahwa diplomasi sering menuntut pengorbanan ego kolektif. Ia memaksa pejuang dan bangsa untuk bersabar pada fase yang terasa tidak ideal. Namun justru dalam kesabaran itulah tersimpan daya ubah yang besar. Diplomasi bukan akhir dari perjuangan, melainkan tahap strategis dalam perjuangan yang lebih panjang. Seni diplomasi mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai di awal. Ada kemenangan yang lahir dari ketenangan, kejernihan, dan pandangan jauh ke depan. Dari Nabi Muhammad ﷺ hingga Mohammad Hatta, kita melihat bahwa pemimpin besar adalah mereka yang berani memilih jalan pahit demi masa depan yang lebih manis. Di situlah diplomasi menjadi kemenangan peradaban, bukan sekadar kemenangan politik. (*)
