KATAWAY.CO.ID — Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, merupakan persoalan serius yang perlu disikapi secara bijaksana, komprehensif, dan berlandaskan kajian ilmiah.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Husni Mubarok memandang bahwa upaya pemerintah untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan merupakan ikhtiar yang patut diapresiasi. Gagasan membangun habitat kedua dapat menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang, terutama untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, penyakit, maupun berbagai risiko lain yang dapat mengancam keberlangsungan populasi Badak Jawa.
Namun demikian, upaya penyelamatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aspek ekologis, historis, sosial, dan kearifan lokal masyarakat Banten yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Pertama, Ujung Kulon merupakan habitat alami dan rumah historis Badak Jawa. Badak Jawa telah menjadi bagian penting dari identitas ekologis Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang. Keberadaannya bukan sekadar kebanggaan daerah, tetapi juga simbol keberhasilan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan Badak Jawa harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitarnya.
Kedua, jangan sampai kebijakan konservasi justru menimbulkan risiko baru. Pemindahan satwa langka bukan perkara sederhana. Ada banyak aspek yang harus dipastikan, mulai dari kondisi kesehatan satwa, kemampuan adaptasi, ketersediaan pakan alami, sumber air, luas wilayah jelajah, kesesuaian habitat, hingga kemampuan reproduksi di lingkungan baru.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi bahwa suatu kawasan memiliki hutan yang luas, kemudian dianggap otomatis cocok menjadi habitat Badak Jawa, keselamatan setiap individu badak harus menjadi prioritas utama,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Ketiga, pemerintah harus mengedepankan kajian ilmiah dan transparansi publik. Kami mendorong agar pemerintah melibatkan para ahli konservasi, akademisi, peneliti, perguruan tinggi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah Banten, serta masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.
Kajian tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik, termasuk mengenai urgensi pemindahan, risiko ekologis, kesiapan habitat tujuan, serta konsekuensi terhadap populasi yang masih berada di Ujung Kulon.
Jangan sampai keputusan strategis menyangkut salah satu satwa paling langka di dunia dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah asalnya.
Keempat, Banten jangan hanya menjadi tempat asal, tetapi harus menjadi bagian utama dalam kebijakan konservasi. Kami berpandangan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Perlindungan habitat, pengawasan dari perburuan liar, pemulihan ekosistem, penelitian, pengembangan teknologi pemantauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi harus menjadi agenda prioritas.
Jangan sampai perhatian terhadap rencana pemindahan ke daerah lain justru mengurangi perhatian terhadap perlindungan habitat asli Badak Jawa di Banten.
Kelima, konservasi harus menjadi tanggung jawab nasional, bukan persoalan persaingan antar daerah. Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi pertentangan antara Banten dan Jawa Timur. Badak Jawa merupakan kekayaan hayati Indonesia sekaligus warisan dunia yang harus dijaga bersama.
Karena itu, gagasan pengembangan habitat kedua di Alas Purwo dapat dikaji secara objektif. Namun, kelayakan ekologis dan keselamatan satwa harus menjadi ukuran utama, bukan kepentingan administratif, politik, ataupun sekadar pertimbangan pencitraan apalagi ada kepetingan lain di kuar itu.
Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, IKA UIN Banten, menyampaikan beberapa rekomendasi:
Meminta pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan pemindahan Badak Jawa sebelum seluruh kajian ilmiah dan analisis risiko diselesaikan secara menyeluruh, dengan meminta keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 dicabut/diefaluasi yang menetapkan seluruh perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) karena ini merupakan ancaman nyata bagi habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia.
Mendorong penguatan perlindungan dan pelestarian habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang secara yuridis TNUK berstatus Taman Nasional, Situs Warisan Dunia UNESCO, dan habitat satwa kritis terancam punah yang dilindungi UU Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penetapan WUP di perairan penyangganya melanggar asas kehati-hatian.
Meminta keterlibatan pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, peneliti, dan masyarakat lokal dalam setiap proses perumusan kebijakan, seperti pernyataanya Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy membenarkan penetapan tersebut, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Meski berdalih status WUP belum otomatis menjadi izin tambang dikarenakan masih menunggu RTR dan PKKPR kabupaten, ini dinilai kebijakan yang kontradiktif dengan upaya konservasi, ini membuktikan belum adanya partisipasi dari semua pihak
Mendorong dilakukannya kajian independen dan transparan mengenai kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa, sehingga menepis kecurigaan kami sebagai masyarakat, jangan-jangan narasi pemindahan badak ini untuk melancarkan kepentingan ekplorasi tambang.
Memastikan bahwa setiap kebijakan konservasi benar-benar berorientasi pada keselamatan, keberlangsungan reproduksi, dan kelestarian spesies Badak Jawa untuk generasi mendatang.
Husni Mubarok menambahkan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan. Namun, niat baik harus disertai kebijakan yang tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Bagi kami, menyelamatkan Badak Jawa bukan berarti harus mengesampingkan Ujung Kulon sebagai habitat asalnya. Justru Ujung Kulon harus semakin diperkuat sebagai benteng utama konservasi Badak Jawa. Badak Jawa adalah kebanggaan Banten, kekayaan Indonesia, dan warisan dunia. Menjaganya adalah tanggung jawab kita Bersama,” tutupnya. (*)






































