Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
Dekan FKIP UNTIRTA
Di tengah persaingan global yang semakin ketat, pendidikan sering disebut sebagai kunci utama kemajuan bangsa. Namun sejarah menunjukkan bahwa pendidikan yang kuat tidak pernah tumbuh sendirian. Sekolah memerlukan dukungan ekonomi, kebijakan yang berpihak, kepemimpinan yang visioner, dan partisipasi masyarakat yang luas. Salah satu contoh menarik dapat ditemukan dalam pengalaman Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pada periode 1954–1965. Dalam waktu yang relatif singkat, organisasi ini berhasil membangun jaringan pendidikan yang luas karena memadukan pendidikan, ekonomi, dan politik ke dalam satu ekosistem perubahan sosial yang terarah.
Baperki lahir pada 13 Maret 1954 di tengah Indonesia yang masih mencari bentuk terbaik bagi kehidupan kebangsaannya. Persoalan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi sosial masih menjadi perdebatan penting pada masa awal kemerdekaan. Di tengah situasi tersebut, sebagian warga keturunan Tionghoa masih menghadapi keraguan terhadap status dan posisi mereka dalam kehidupan nasional. Baperki hadir sebagai respons terhadap persoalan tersebut. Organisasi ini berupaya membangun ruang kebangsaan yang lebih setara, di mana seluruh warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang etnisnya.
Di balik lahirnya Baperki berdiri sosok Siauw Giok Tjhan, seorang pemikir dan aktivis yang meyakini bahwa Indonesia tidak dapat dibangun di atas politik penyeragaman. Menurutnya, menjadi Indonesia tidak harus berarti meninggalkan identitas budaya yang dimiliki seseorang. Ia menawarkan konsep integrasi yang setara, yakni kesediaan seluruh kelompok untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia tanpa harus kehilangan akar budayanya. Gagasan ini menjadi ruh seluruh gerakan Baperki. Politik, pendidikan, dan ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan.
Berangkat dari visi tersebut, Baperki mengembangkan pendekatan yang pada zamannya tergolong maju. Organisasi ini tidak memisahkan perjuangan politik dari pembangunan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiganya dipandang sebagai pilar yang saling menguatkan. Politik berfungsi membuka ruang kebijakan yang adil, pendidikan membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya, sedangkan ekonomi menyediakan sumber daya yang memungkinkan seluruh gerakan berjalan secara berkelanjutan. Dari sinilah lahir sebuah ekosistem sosial yang menjadi fondasi seluruh aktivitas Baperki.
Dalam bidang politik, Baperki berupaya memperjuangkan kesetaraan warga negara melalui jalur demokrasi. Pada Pemilu 1955, organisasi ini berhasil memperoleh representasi di DPR dan Konstituante. Kehadiran para tokohnya di lembaga legislatif memungkinkan isu kewarganegaraan, kesetaraan hukum, dan perlindungan hak-hak sipil dibawa ke tingkat nasional. Bagi Baperki, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif. Melalui forum-forum politik itulah mereka berusaha memperluas ruang partisipasi bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada di pinggiran.
Perjuangan politik tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai upaya advokasi kebijakan. Baperki aktif menyuarakan penghapusan peraturan yang bersifat diskriminatif serta mendorong pengakuan yang setara terhadap berbagai kelompok masyarakat. Mereka berusaha mengubah persoalan yang sebelumnya dianggap masalah kelompok tertentu menjadi agenda kebangsaan yang harus diselesaikan bersama. Dengan cara itu, isu kewarganegaraan tidak lagi dipandang sebagai persoalan etnis, melainkan bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih adil bagi seluruh warga negara.
Namun para pemimpin Baperki memahami bahwa perubahan kebijakan tidak akan bertahan lama tanpa pendidikan yang kuat. Karena itu, pendidikan ditempatkan sebagai jantung gerakan. Melalui yayasan-yayasan pendidikan yang dibentuknya, Baperki membangun sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk membentuk generasi yang mampu hidup dalam masyarakat majemuk sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Hasilnya terlihat dalam perkembangan jaringan pendidikan yang sangat pesat. Pada awal dekade 1960-an, Baperki telah mengelola sekitar 107 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, hingga Sulawesi. Dalam waktu kurang dari satu dekade, organisasi ini berhasil membangun salah satu jaringan pendidikan swasta terbesar pada masanya. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan masyarakat dapat melahirkan transformasi pendidikan dalam skala yang luas.
Komitmen terhadap pendidikan tidak berhenti pada jenjang dasar dan menengah. Pada tahun 1960, Baperki mendirikan Universitas Res Publica yang kemudian berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi penting pada masa itu. Kehadiran fakultas-fakultas seperti Kedokteran, Teknik, Kedokteran Gigi, dan Sastra mencerminkan keyakinan bahwa kemajuan bangsa harus ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Universitas ini juga menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok masyarakat dalam suasana akademik yang terbuka. Melalui pendidikan tinggi, Baperki berupaya menyiapkan generasi yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia.
Di balik keberhasilan pendidikan tersebut terdapat fondasi ekonomi yang tidak kalah penting. Baperki mengembangkan koperasi dan berbagai kegiatan ekonomi komunitas sebagai penopang keberlanjutan gerakan. Mereka memahami bahwa sekolah memerlukan pembiayaan, guru memerlukan kesejahteraan, dan organisasi memerlukan kemandirian sumber daya. Karena itu, kegiatan ekonomi dirancang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga untuk mendukung pengembangan pendidikan. Koperasi menjadi instrumen pemberdayaan sekaligus sumber energi bagi seluruh ekosistem yang dibangun.
Menariknya, koperasi-koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Di dalamnya berlangsung proses pendidikan sosial yang mengajarkan tanggung jawab, musyawarah, solidaritas, dan partisipasi. Anggota belajar mengelola usaha bersama sekaligus memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan Baperki tidak terletak pada berdirinya sekolah atau koperasi semata, melainkan pada kemampuannya membangun keterhubungan antara pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dalam bahasa pembangunan modern, inilah yang disebut sebagai ekosistem.
Bagi pembelajar sejarah dan futurologi, pengalaman Baperki menyimpan pelajaran yang lebih luas. Keberhasilan sebuah gerakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas gagasannya, tetapi juga oleh kemampuan membangun institusi yang saling menopang. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa tidak ada ekosistem yang kebal terhadap perubahan lingkungan. Ketika konfigurasi politik nasional berubah secara drastis setelah 1965, jaringan yang sebelumnya berkembang pesat kehilangan ruang hidupnya. Pelajaran pentingnya bukan hanya mengapa Baperki berhasil, tetapi juga mengapa ekosistem yang berhasil itu tidak mampu bertahan menghadapi perubahan besar. Ketahanan institusi, kemampuan beradaptasi, dan dukungan sosial yang luas menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pertumbuhan itu sendiri.
Indonesia menuju 2045 membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan gedung sekolah atau peningkatan angka partisipasi pendidikan. Bangsa ini memerlukan ekosistem pembelajaran yang menghubungkan pendidikan, riset, kewirausahaan, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan publik dalam satu visi pembangunan manusia. Dalam konteks itulah pengalaman Baperki layak dibaca kembali. Bukan untuk menghidupkan kembali perdebatan masa lalu, melainkan untuk memahami bahwa daya saing bangsa selalu lahir dari kemampuan menghubungkan berbagai kekuatan sosial ke dalam tujuan bersama. Sejarah Baperki mengingatkan bahwa ketika pendidikan, ekonomi, dan kebijakan bergerak dalam satu arah, sebuah bangsa memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing di tengah perubahan dunia yang terus berlangsung.***
